TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi salah satu partai politik yang tak lolos ke Senayan, sebutan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lantaran terganjal aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Hal ini diketahui dari hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan dewan perwakilan daerah oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Rabu Malam, 20 Maret 2024.
PSI hanya mendapatkan suara sebesar 2,81 persen. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) menyebutkan partai politik yang bisa melenggang ke DPR minimal mencapai ambang batas parlemen 4 persen.
Merespons tidak lolosnya PSI ke Senayan, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara.
Kaesang: Tak masalah
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku tak masalah partainya tak bisa mendapatkan kursi DPR. Meski begitu, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memilih PSI.
“Karena bagaimanapun kan masih ada kursi di beberapa provinsi dan kabupaten kota (DPRD) yang meningkat cukup pesat, mungkin sekitar 200-an persen,” ujar Kaesang dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis kemarin, 21 Maret 2024.
Kaesang pun menyebut partainya akan melakukan evaluasi internal. “Supaya kami bisa menjadi partai yang jago, lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa lebih baik dari hari ini,” tuturnya.
Grace Natalie bandingkan dengan PPP
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie juga merespons soal partainya tidak lolos ke Senayan. Dia membandingkannya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Kita lihat PPP dari saya masih SD saja PPP sudah ada. Itu saja enggak lolos," kata Grace usai konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024.
Menurut Grace, partai yang telah didirikan sejak lama seperti PPP saja tidak lolos, apalagi partai-partai baru seperti PSI. Hal ini, kata Grace, semakin dipersulit dengan peraturan pemilu yang selalu berubah.
"Apalagi buat partai-partai baru di tengah peraturan yang selalu berubah, setiap Pemilu selalu ganti peraturan, ya kan?" tutur dia.
Grace juga menyinggung persyaratan menjadi peserta pemilu yang menurut dia menjadi persyaratan yang paling sulit di dunia. "Memang enggak mudah sih," kata Grace.
Dia juga menyoroti ambang batas parlemen yang dinilai merugikan masyarakat. Menurut dia, ambang batas ini justru meningkatkan potensi terbuangnya suara sah.
"Sebelumnya kan 9,79 persen (suara sah) itu kan juga cukup banyak, sangat signifikan. Kalau banyak suara sah terbuang kan sebenarnya sayang, karena itu kan suaranya masyarakat," ucap dia.
Selanjutnya: Tanggapan Gibran
